SUKABUMI tribunekompase – belum terselesaikannya pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan obat generic dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi,teryata mendapatkan perhatian Ketua DPRD Kab. Sukabumi (Badri Suhendi) ketika ditemui tribune kompase di kantornya diPelabuhanratu.
“Kasus ini harus diselesaikan secara hukum, saya secara pribadi maupun kelembagaan mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang merugikan keuangan daerah/negara itu,” kata Badri, kepada tribunekompase
Belum adanya nama tersangka terhadap kasus ini, sehingga membuat beberapa saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik menjadi tersiksa, karena meski yang menetapkan salah atau tidaknya mereka itu lembaga peradilan, namun mereka di mata masyarakat ada kesan telah divonis. “Pandangan di masyarakat, mereka yang dipanggil itu terlibat dan menikmati uang yang dikorupsi. Padahal tidak, kan jadi kasihan mereka dan keluarganya,”ujarnya.
Ditanya terkait, adanya dugaan keterlibatan sejumlah pegawai RSUD atau orang di luar RSUD Badri menegaskan, siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut sudah pasti ikut bertanggung jawab itu pun kalau terbukti. “Selama ini kan baru katanya, seperti yang saya katakan tadi. Semuanya akan terbukti dalam pengadilan, makanya kami dukung penuntasan kasus tersebut jangan sampai masyarakat bertanya tanya,” ucapnya.
Seperti diberitahukan oleh sejumlah elemen masyarakat, dugaan korupsi dalam pengadaan obat generic dan alat kesehatan di RSUD milik Pemkab Sukabumi itu terungkap bermula sejumlah elemen masyarakat menemukan kejanggalan. Indikasi adanya kerugian keuangan daerah/negara itu kemudian didalami aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Cibadak.
Tim penyidik secara marathon memeriksa puluhan saksi untuk dimintai keteranganya, termasuk 2 perusahaan farmasi yang katanya sebagai penyuplai obat. Namun, kedua perusahaan itu setelah diperiksa mengaku tak pernah mengirimkan obat yang dipesan RSUD Sekarwangi di tahun 2009 lalu.
Terkait soal molornya penetapan calon tersangka, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Cibadak Dedy Supardi membantah kalau pihaknya mengulur-ulur waktu. Ia menegaskan belum diumumkan dan ditetapkanya nama tersangka, karena pihaknya masih melakukan penajaman dan pendalam keterangan yang disampaikan saksi-saksi.
“Kami memahami desakan sejumlah LSM yang ingin secepatnya mengetahui siapa para calon tersangka tersebut. Namun mereka (LSM) juga harus memaklumi karena penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak mudah, sebab dibutuhkan bukti-bukti yang akurat sehingga tidak salah dalam menanganinya,” tegas nya
Oleh : Rudi Hernawan, SH dan Irpan. S
